Home » Uncategorized » Iran Bersuara: Gelombang Feminisme Dan Seruan Keadilan Tuntut Hak Asasi Manusia Pasca Kematian Mahsa Amini

Iran Bersuara: Gelombang Feminisme Dan Seruan Keadilan Tuntut Hak Asasi Manusia Pasca Kematian Mahsa Amini

Kematian Mahsa Amini pasca ditahan oleh Polisi Norma Iran dampak tidak mengenakan hijab pada (16/9) tahun lalu memicu serangkaian protes yang berlangsung selama ratusan hari di berjenis-tipe penjuru Iran. Pemerintah Iran menyatakan bahwa Mahsa Amini meninggal dampak serangan jantung, yang kemudian disanggah oleh keluarga bersangkutan karena ditemukan berjenis-tipe luka lebam di tubuh Mahsa Amini.

Pemakaian hijab bagi wanita ialah suatu kewajiban yang telah dikuasai secara tegas dalam konstitusi Iran. Untuk mempertimbangkan ditegakkannya konstitusi hal yang demikian, terdapat Polisi Norma atau Gasht-e Ershad yang ialah badan penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menahan dan memberikan sanksi bagi masyarakat Iran yang dianggap melanggar bet 10 undang-undang penerapan hijab.

Permasalahan mengenai kewajiban penerapan hijab hal yang demikian telah menerima penolakan keras oleh masyarakat Iran. Survei oleh Group for Analysing and Measuring Attitudes in Iran (GAMAAN) memperlihatkan bahwa sebanyak 72,4% masyarakat Iran menolak kewajiban penerapan hijab.

Kematian Mahsa Amini dampak tata tertib hal yang demikian menjadi pemantik kemarahan masyarakat Iran atas pemerintah yang represif dan memicu demonstrasi yang hingga 23 Mei 2023 telah berlangsung selama lebih dari 230 hari.

Akar Etika Penyebab Demonstrasi

Palupi Anggraheni, S.IP, M.A., dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, menyatakan bahwa terdapat sejumlah hal yang dapat menyebabkan terjadinya demonstrasi hal yang demikian. Salah satunya ialah Revolusi Iran di tahun 1979 yang menimbulkan berjenis-tipe konsekuensi dan terjadinya perubahan drastis dalam kehidupan politik, sosial, dan kebiasaan Iran.

“Revolusi Iran di tahun 1979 hal yang demikian mengakibatkan Iran yang tadinya negara monarki konstitusional yang sekuler berubah menjadi republik keagamaan,” ujarnya.

Palupi menjelaskan perubahan hal yang demikian menjadi salah satu alasan yang menyebabkan lahirnya undang-undang yang membatasi kewajiban mengenakan hijab bagi wanita Iran serta munculnya Polisi Norma untuk menegakkannya. Akibat hal yang demikian memperlihatkan bahwa hak-hak sipil masyarakat Iran tidak terwadahi dalam tata tertib-tata tertib yang disusun oleh Pemerintah Iran, lebih-lebih mengingat sebagian besar masyarakat Iran menolak adanya tata tertib hal yang demikian.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Iran dapat dikelompokkan sebagai pemerintahan yang otoriter dikarenakan tidak adanya ruang yang diberi kepada kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat masyarakat.

“Mereka dari akar rumput itu berkeinginan menyatakan hak-hak sipil mereka agar diakomodir oleh negara. Tidak ada kemauan atau situasi-situasi dimana tidak kapabel diakomodir oleh negara dan justru direpresi oleh pemerintahan yang otoriter, maka kemauan untuk demonstrasi akan semakin tinggi,” tuturnya.

Palupi juga menjelaskan bahwa implementasi penertiban tata tertib kewajiban penerapan hijab yang represif dan tidak berperikemanusiaan ialah salah satu alasan yang memantik demonstrasi besar-besaran di Iran, lebih-lebih setelah kematian Mahsa Amini dampak penertiban penerapan hijab.

Hak kebebasan perempuan menjadi tema utama yang diusung dalam demonstrasi hal yang demikian dan ialah momentum kebangkitan gerakan feminisme di Iran. Palupi melanjutkan bahwa belum terjaminnya finansial dan ekonomi masyarakat Iran juga menjadi salah satu alasan di balik demonstrasi hal yang demikian karena masyarakat sadar bahwa mereka membutuhkan slot garansi kebebasan sipil dan kebebasan berpendapat.

Kian Demonstrasi

Data dari Human Rights Activists News Agency (HRANA) memperlihatkan bahwa sebanyak 522 orang telah meninggal dunia dampak demonstrasi ini, 70 di antaranya ialah buah hati-buah hati. Tindakan hanya itu, dari bentang waktu September 2022 hingga Maret 2023 terdapat 22.000 orang yang ditahan terkait demonstrasi ini.

“Iran itu punya sistem menangani protester dengan brutal, seperti itu. Kesudahannya tidak demokratis dan otoriter sebuah negara, penanganan dari demonstrasi itu akan semakin keras,” jawab Palupi mengenai tingginya jumlah korban dalam demonstrasi ini.

Walaupun represif Iran dalam menghadapi demonstrasi ini juga menerima kecaman dari dunia internasional. Melainkan, Iran telah dikeluarkan dari keanggotaan United Nation Commission on the Status of Women, sebuah badan antarpemerintah global yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Di samping itu, Amerika Serikat dan Eropa menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah petinggi Iran berupa larangan visa serta pembekuan aset.

Semenjak menerima dukungan luas dari masyarakat Iran serta berjenis-tipe sanksi dan kecaman dari dunia internasional, hal hal yang demikian diukur belum kapabel membentuk konsolidasi yang kuat guna menekan Pemerintah Iran untuk mengerjakan perubahan yang signifikan.

“Demonstrasi hal yang demikian hanya sedikit membuat pemerintah Iran itu aware dengan berita ini. Tindakan Iran sendiri juga bukan negara demokratis, sehingga apa saja tuntutan dari demonstrasi hal yang demikian diacuhkan oleh pemerintah Iran yang otoriter,” jelas Palupi.

Kelanjutan Demonstrasi

Kesudahannya pecahnya demonstrasi pada 16 September 2022 lalu, hingga kini demonstrasi masih berlangsung selama 233 hari. Walaupun represif Pemerintah Iran memang telah berhasil meredam demonstrasi di sebagian besar wilayah Iran, tetapi demonstrasi masih berkobar lebih-lebih di Provinsi Sistan dan Baluchestan yang terletak di ujung tenggara Iran. Ibukota provinsi hal yang demikian yaitu Zahedan telah menjadi episentrum dari demonstrasi ini selama berbulan-bulan.

Pemerintah Iran berupaya untuk menekan demonstrasi di Provinsi Sistan dan Baluchestan melewati pemadaman jalan masuk dunia maya, meningkatkan slot bet 200 pengawasan, serta menambah jumlah pasukan bersenjata di wilayah hal yang demikian. Etnis Baloch yang mendiami Provinsi Sistan dan Baluchestan juga menjadi target kekerasan dan intimidasi serta dipaksa melewati proses pengadilan yang memberatkan sehingga mendapatkan hukuman mati.

demikian, alih-alih meredakan gelombang demonstrasi, tindakan hal yang demikian justru memicu kemarahan dan ketidakpuasan yang lebih besar dari masyarakat setempat.


Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *